Ideas Law

Diterpa badai masalah, KPK mulai lelah?

REPORTED BY: Fathor Rasi

Diterpa badai masalah, KPK mulai lelah? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo

Belakangan ini, terpaan badai kencang mengarah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bertubi-tubi. Hal ini terlihat mulai dari perlawanan tersangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI, konflik internal antara Aris Budiman dengan Novel Baswedan, hingga tekanan pansus angket dari DPR.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengakui bahwa pihaknya saat ini sangat membutuhkan dukungan rakyat dari berbagai pihak dan dari latar belakang manapun.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat dibutuhkan agar KPK kuat dalam menjalankan tugas me‎nuntaskan sejumlah kasus-kasus korupsi besar. "Pemilik KPK yang sebenarnya itu kan seluruh masyarakat Indonesia. Karena masyarakatlah yang menjadi korban dari korupsi," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (13/09).

Febri juga menegaskan, lembaganya tersebut memang memiliki tanggung jawab terhadap publik seperti yang tertuang didalam Undang-Undang. Tanpa adanya peran serta dan dukungan dari masyarakat ia memastikan bahwa korupsi tak akan bisa di berantas.

"Undang-Undang pun memberikan jaminan tegas terhadap peran serta masyarakat. Karena memang pemberantasan korupsi itu tidak akan maksimal jika tanpa dukungan publik," lanjutnya.

Dukungan memberangus korupsi

Dukungan untuk lembaga antirasuah itu terus mengalir dari berbagai daerah, tak terkecuali dari Sulawesi Tenggara (Sulteng). Ketua Front Pembela Rakyat Bau-Bau, Buton, Sulawesi Tenggara, Ridwan Azali mengatakan akan memberikan dukungan secara nyata kepada KPK dalam menuntaskan korupsi yang telah menggerogoti negeri ini.

Ridwan Azali berharap agar lembaga pimpinan Agus Rahardjo tersebut tidak gentar menuntaskan kasus-kasus besar korupsi yang sedang ditangani. Meskipun sejumlah permasalahan tengah merundung KPK.

Menurutnya, sebagai ksatria dalam pemberantasan korupsi maka KPK tak boleh lemah dan harus terus konsisten melawan para koruptor dengan segala konsekuensinya.

"Kepada para Ksatria di Gedung Merah Putih, saya harapkan tetap konsisten dan bersemangat bekerja profesional menindak siapapun yang terlibat kas‎us korupsi di Republik ini," ujar Ridwan saat berorasi di gedung KPK hari ini.

Bukan hanya dari  Baubau/ Buton sulawesi tenggara kata Ridwan, tapi dukungan terhadap KPK juga datang dari seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, KPK merupakan ujung tombak untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Jangan surut atas semua resiko yang ada, karena rakyat dari Sabang sampai Merauke‎ akan selalu ada untuk menjaga KPK. Ini merupakan jihad bersama," serunya.

Dukungan terhadap KPK juga ditegaskan Ridwan dengan mengkritik hak angket usulan DPR. Menurutnya, hak angket tersebut justru terkesan hanya dijadikan tameng para legislator senayan untuk melindungi para koruptor.

"Hak angket seharusnya digunakan oleh DPR untuk merespon persoalan yang menyangkut hajat hidup orang ‎banyak dan untuk kepentingan negara. Bukan malah digunakan menjadi tameng untuk melindungi oknum yang bermasalah dan berpotensi tersandung korupsi,"ujar dia.

Terkait usul membekukan KPK itu, lanjut Ridwan, merupakan wujud pengkhianatan dari anggota pansus terhadap misi bangsa ini untuk bebas dari korupsi. "Mereka berlawanan dengan kehendak rakyat," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan juga menyinggung dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Direktur Penyidikan (Dirdik), Aris Budiman saat menghadiri rapat pansus DPR tanpa restu pimpinan. 

Menurutnya, kehadiran Aris Budiman di rapat pansus hak angket DPR sama saja cara untuk menggembosi KPK. "Maka kami mendesak Brigjen Aris budiman segera di depak keluar dari institusi KPK," pungkasnya.

Ada kabar baik dari pencetakan e-KTP
Freeport tak serius bangun smelter
Pendalaman DPR soal ambrolnya keuangan BPJS Kesehatan
DPR akan tindaklanjuti laporan Amnesty International terkait politik apartheid Myanmar
Membedah masalah guru Indonesia
Fetching news ...