Seret RS penolak bayi Debora ke jalur hukum

REPORTED BY: Fathor Rasi

Seret RS penolak bayi Debora ke jalur hukum

Sama seperti pendidikan, sesuai amanat konstitusi, pelayanan kesehatan rakyat dijamin UUD 1945 dan merupakan kewajiban negara. Artinya semua fasilitas kesehatan yang berdiri di republik ini, baik yang dibiayai APBN maupun swasta wajib melayani warga negara Indonesia yang sakit, karena negara lewat sistem jaminan sosial sudah menanggung biaya yang harus dikeluarkan fasilitas kesehatan (faskes) termasuk rumah sakit untuk merawat warga negara yang sakit.

Hal ini disampaikan Fahira Idris menanggapi meninggalnya bayi Debora karena diduga tidak ditangani tepat waktu akibat terbentur biaya di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta.

"Jika ada faskes termasuk rumah sakit menolak pasien apalagi yang sudah kritis hanya karena uang atau takut pasien tersebut tidak mampu membayar padahal negara sudah menjaminnya, bukan hanya tidak patuh terhadap konstitusi tetapi juga menandakan faskes tersebut tidak percaya dan menghina eksistensi negara," ujar Ketua Komite III itu, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (12/9). 

Fahira mengungkapkan, Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang ditugasi rakyat menjamin berjalannya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat terutama bagi yang lemah dan tidak mampu dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, harus memperkarakan secara hukum rumah sakit yang mengingkari konstitusi dan eksistensi negara dalam menjamin derajat kesehatan warga negaranya.

"Saya minta dengan tegas, Menkes segara perkarakan rumah sakit ini ke jalur hukum secepatnya. Selain diduga kuat melanggar undang-undang, tindakan rumah sakit yang menunda merawat pasien karena uang adalah bentuk pembangkangan terhadap negara. Negara harus hadir dan memastikan pihak yang bertanggungjawab mendapat konsekuensi hukum. Jangan sampai ada bayi Debora-Dobora lain. Rakyat butuh ketegasan negara terhadap kasus ini," tukas Fahira yang juga Senator Jakarta ini.

Kejadian yang menimpa Bayi Debora ini juga harus jadi momentum bagi Pemerintah untuk mengubah mindset banyak kalangan yang masih menganggap bahwa kesehatan merupakan service economic.

"Kesehatan itu bukan service economic artinya harus dapat di akses seluruh masyarakat Indonesia dengan kelas ekonomi apapun. Pemerintah harus tegas kepada faskes dan rumah sakit terutama swasta bahwa bisnis mereka itu bisnis kesehatan yang artinya keuntungan itu urutan kedua karena yang pertama itu nyawa manusia. Jika mereka hanya mengedepankan keuntungan, lebih baik izinnya dicabut saja," pungkas Fahira.

Kelemahan sistem
Peristiwa meninggalnya Debora yang diduga akibat ditelantarkan menjadi salah satu bukti ada kelemahan sistem jaminan kesehatan yang dibangun pemerintah.

Wakil ketua komisi IX DPR, Saleh Partaonan merasa prihatin atas musibah yang dialami bayi Debora tersebut, terutama bagi seluruh anggota keluarga korban yang tentunya pasti terpukul akibat peristiwa ini. Menurutnya, kasus ini seharusnya tidak terjadi di tengah keseriusan pemerintah mengejar target pelaksanaan jaminan kesehatan universal.

"Jaminan kesehatan universal seharusnya memastikan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dengan biaya terjangkau," kata Saleh melalui pesan singkat yang diterima Rimanews di Jakarta, (11/09).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil II Sumut itu menilai jaminan kesehatan universal akan sulit tercapai bila masih ada kejadian seperti yang dialami bayi Debora di negeri ini

"Kalau masih ada kejadian seperti ini, saya yakin universal health coverage (UHC) yang digaung-gaungkan akan sulit tercapai. Harus ada keseriusan dan keikhlasan semua pihak untuk berpartisipasi. Termasuk rumah-rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan" ujarnya

Rumah-rumah sakit swasta memang memiliki aturan administratif dan sistem pembiayaan sendiri. Namun demikian, rumah-rumah sakit juga diharapkan dapat memberikan pengecualian-pengecualian pada kasus-kasus tertentu. Karena hakikat dari pelayanan kesehatan adalah pelayanan kemanusiaan.

"Jadi, rumah-rumah sakit tidak boleh hanya berorientasi keuntungan finansial dan mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan. Bersedia membuka rumah sakit, tentu harus bersedia pula mengabdi pada kepentingan sosial dan kemanusiaan." ujar Saleh.

Tak mudah datangkan senjata api dalam jumlah besar
Menjelaskan relasi jiwa dan raga
Sentimen positif pada saham perbankan
Melestarikan eksistensi budaya Betawi
Calon dari PDIP kandidat kuat pendamping Gus Ipul
Fetching news ...