Unjuk rasa nelayan dapat gerus elektabilitas Jokowi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Unjuk rasa nelayan dapat gerus elektabilitas Jokowi

Unjuk rasa yang terjadi terus-menerus oleh nelayan terkait pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dapat mempengaruhi elektabilitas Presiden Joko Widodo. Demonstrasi tersebut terjadi, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan, akibat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang tidak pernah mau mendengar masukan dari Komisi IV DPR RI. Hal itu

“Masalah kebijakan pelarangan cantrang ini memang sudah berlangsung selama dua tahun, dan selama itu pula kami (Komisi IV DPR) mengingatkan dan memberi masukan kepada Bu Susi untuk meninjau ulang aturan tersebut. Tapi, Bu Susi tidak mau mendengar masukan kami. Semua itu tidak mengubah keputusannya. Padahal, apa yang kami sampaikan sebagai wakil rakyat itu berasal dari masyarakat itu sendiri, dalam hal ini nelayan, dan pada akhirnya demontrasi terus menerus terjadi hingga hari ini,” papar Daniel Johan di ruang kerjanya Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018).

Di sini, Daniel menilai, Menteri Susi terlalu memudahkan atau menyederhanakan masalah. Ketika dinilai alat tangkap ikan seperti cantrang tidak ramah lingkungan, ia pun langsung membuat aturan pelarangan itu dan kemudian mengganti dengan alat tangkap baru yang dinilainya lebih ramah lingkungan.

Padahal, antara kebutuhan nelayan dan alat tangkap yang diberikan belum tentu sesuai. Bahkan, menurutnya, kursin, purse seine atau tali kolor malah bisa lebih merusak, karena bisa membentuk tembok laut. Ketika Menko Kemarintiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut bersuara, Susi tetap bergeming.

Secara politik, menurut Daniel apa yang dilakukan Menteri Susi itu akan menurunkan elektabilitas dari Presiden Joko Widodo, karena masyarakat nelayan akan menilai buruk pemerintahan presiden Jokowi.

“Jika itu terjadi, Menteri Susi-lah yang harus bertanggung jawab atas semua itu,” tegasnya sambil mengatakan akan berupaya mengajak presiden untuk mengunjungi dan bertemu langsung dengan para nelayan di berbagai daerah pesisir.

Solusi untuk jaring cantrang

Sementara itu, Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon mendesak pemerintah untuk segera memikirkan dan mencari solusi atas tuntutan nelayan untuk bisa menggunakan cantrang dalam melaut.

“Para nelayan sudah berkali-kali melakukan tuntutan untuk tetap diperbolehkan menggunakan cantrang dalam melakukan tugasnya melaut. Mudahkanlah nelayan untuk bisa mencari nafkah untuk keluarganya itu. Di sini saya berharap agar pemerintah segera memikirkan dan mencarikan solusi dalam permasalahan penggunaan cantrang agar nelayan juga dapat segera melaut,” tegas Fadli di ruang kerjanya, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (10/01/2018).

Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini pun mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini yang mengatakan alat tangkap perikanan cantrang bisa digunakan. Dikatakan Fadli, hal ini tentu sangat baik dan merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh para nelayan.

Sebagai informasi, baru-baru ini Luhut mengatakan bahwa ada kajian dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa penggunaan cantrang bisa masuk kategori ramah lingkungan, asal dioperasikan dengan benar. Salah satunya dengan tidak mencapai kedalaman tertentu, serta hanya boleh beroperasi di waktu tertentu.

Dengan sistem penggunaan cantrang seperti itu, produksi hasil laut akan tetap baik karena ada pengendalian supaya ikan bisa tetap tumbuh. Pada akhirnya, penggunaan alat tangkap perikanan cantrang bisa digunakan, namun dengan aturan khusus dan pengawasan. Luhut menilai ekspor ikan belakangan cenderung menurun akibat berkurangnya suplai perikanan karena permasalahan pelarangan penggunaan cantrang tersebut.

Tak hanya terkait cantrang, Luhut dan Susi berbeda pendapat. Yang paling panas adalah soal penenggelaman. Luhut meminta Susi menghentikan penenggelaman dan fokus pada peningkatan produski ikan, sambil mengatakan bahwa itu adalah perintah. Akan tetapi, Susi di akun Twitternya membalas bahwa peneggelaman kapal sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Janji Jepang kepada Jokowi untuk wujudkan kesepakatan
Pemerintah buka keran impor garam jutaan ton
Menuntaskan RUU Pertembakauan
Kemenag harus serius dengan travel umrah bodong
Akuisisi Pertagas hanya untuk selamatkan utang Pertamina Rp153,7 triliun?
Fetching news ...