Kepemilikan saham mayoritas untuk Freeport tak bisa ditawar

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kepemilikan saham mayoritas untuk Freeport tak bisa ditawar

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen merupakan hal mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan.

Mulyani mengatakan. proses negosiasi mengenai hal-hal yang lebih mendetail dengan PT Freeport Indonesia masih terus berlangsung dan pengambilan saham divestasi menjadi salah satu tema yang dibicarakan, kata Sri Mulyani dalam acara penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia oleh pemerintah daerah Papua di Jakarta, Jumat (12/01/2018).

Sri menjelaskan bahwa komitmen 51 persen itu sesuai instruksi Presiden Jokowi yang tidak bisa ditawar. Akan tetapi, tindak lanjut dari negosiasi itu saat ini belum bisa diumumkan, karena pemerintah terikat dengan komitmen untuk tidak mempublikasikan hal-hal terkait perundingan sebelum negosiasi selesai.

"Itu bukan berarti kami tidak transparan, tapi kami menghormati tata kelola korporasi," kata ZMulyani.

Namun, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menegaskan pengambilan saham divestasi sebesar 51 persen tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia. 

"Kami sedang menuju ke situ dan kami akan umumkan sepaket begitu ini selesai," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Inalum melakukan penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan perjanjian ini, pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen sesudah divestasi.

Perjanjian ini merupakan salah satu langkah maju dan strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi setelah pokok-pokok kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia tercapai pada 27 Agustus 2017.

Pemerintah tak usah melunak

Pada Oktober 2017 pemerintah dan Freeport sudah melakukan beberapa perundingan namun belum mencapai kesepakatan. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menolak skema pelepasan saham melalui divestasi 51% yang ditawarkan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H.Andi Rukman Karumpa berharap pemerintah jangan melunak dan tetap pada skema pelepasan saham semula.

Sebagai informasi, penolakan itu disampaikan dalam surat petinggi Freeport McMoRan Inc, perusahaan induk PT Freeport Indonesia, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dan ditembuskan juga kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam surat tertanggal 28 September 2017 itu, Presiden and CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson memang menyetujui pelepasan skema 51% saham Freeport Indonesia melalui divestasi. Namun, dia menegaskan valuasi saham itu harus mencerminkan nilai wajar bisnis sampai tahun 2041.

Andi mengatakan, dalam proses negosiasi, manuver-manuver sebagaimana diperlihatkan Freeport adalah hal biasa. “Semua pihak pasti tidak mau rugi dan berharap bisa menang,” papar Andi.

Namun, Andi menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia masih sangat kuat. Sebab itu, pemerintah harus teguh pada prinsip semula, yakni supaya divestasi saham sampai 51% diselesaikan paling lambat 31 Desember 2018. Penilaian dilakukan dengan menghitung manfaat kegiatan usaha pertambangan Freeport di Papua hingga tahun 2021, atau sejalan dengan berakhirnya Kontrak Karya di Indonesia pada 2021.

Andi berharap supaya Freeport mematuhi aturan yang ada di Indonesia terkait valuasi saham divestasi. Dia mengatakan penghitungan divestasi harus sesuai Peraturan Menteri ESDM No 9 Tahun 2017.

“Di sana disebutkan penghitungan harga saham divestasi dilakukan sesuai harga pasar yang wajar tanpa memperhitungkan cadangan mineral pada saat penawaran divestasi. Cadangan mineral inikan punya negara. Bukan punya dia. Dia Cuma sewa. Tidak mungkin kita beli punya sendiri, dan itu sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi hak dia setelah dia bayar royalty,” ujar Andi.

Freeport yang menolak skema pelepasan saham 51 persen berniat mempertahankan kendali manajemen dan tata kelola perusahaan. Menurut Andi, Freeport memang kerap menolak penawaran divestasi saham dari pemerintah. Pada 2015, Freeport juga menolak divestasi 10,64 persen seharga US$ 630 juta.

Artinya, penghitungan cadangan sampai 2041 yang diinginkan Freeport tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Dia menegaskan, secara hukum cadangan itu masih menjadi hak bangsa Indonesia, belum menjadi milik Freeport. Hak atas kekayaan alam itu di tangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

"Mineral menjadi milik Freeport setelah terjadi pembayaran royalti, yang sebelumnya (belum ditambang) ya punya negara," ujarnya.

Janji Jepang kepada Jokowi untuk wujudkan kesepakatan
Pemerintah buka keran impor garam jutaan ton
Menuntaskan RUU Pertembakauan
Kemenag harus serius dengan travel umrah bodong
Akuisisi Pertagas hanya untuk selamatkan utang Pertamina Rp153,7 triliun?
Fetching news ...