Babak baru hubungan DPR-KPK

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Babak baru hubungan DPR-KPK

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berniat memperbaiki hubungan antara parlemen dan KPK yang beberapa kali diwarnai ketegangan, terutama terkait perbedaan pandangan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Oleh DPR, KPK dianggap sebagai lembaga negara yang paling tidak kooperatif, jika dibandingkan dengan instansi penegakan hukum lainnya semisal Polri atau Jaksa Agung. Penyidik KPK juga termasuk paling berani dengan menggeledah ruangan di DPR, sehingga sempat adu mulut dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Terakhir adalah ketegangan hubungan terkait Pansus Hak Angket KPK hingga kekalahan lembaga antirasuah itu di MK, terkait gugatan keabsahan KPK dijadikan objek Hak Angket.  

Ketua DPR Bambang Soesatyo tampak ingin memulai babak baru hubungan DPR-KPK. Kemarin, Senin (12/03/2018), Bambang mendatangi gedung KPK untuk memenuhi undangan menghadiri acara penyerahan laporan keuangan dan "KPK Mendengar".

"Penuhi undangan pimpinan KPK untuk menghadiri laporan penyerahan keuangan secara terbuka kepada publik yang dititipkan kepada DPR," kata Bambang saat tiba di gedung KPK.

Dia juga akan mengikuti acara "KPK Mendengar". "Nanti mungkin ada sedikit masukan, yang pertama memperbaiki hubungan dengan KPK yang belakangan terjadi sedikit perseturuan," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa DPR juga punya tanggung jawab dalam upaya pemberantasan dan membuka diri untuk menerima masukan dari KPK.

"Kami membuka diri untuk masukan-masukan, titik lemah mana saja yang menimbulkan moral hazard yang mendorong anggota DPR melakukan di luar kepatutan," katanya.

"Berikutnya, kami sama-sama menjaga suasana yang kondusif agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang mengadu domba kedua pihak," ia menambahkan.

Bamsoet mengaku sejumlah masukan dari Pansus Hak Angket diterima baik oleh pimpinan KPK, beberapa sudah dilaksanakan, misalnya melelang lebih awal atau lebih cepat barang sitaan agar pengembalian kerugian negara lebih efektif dan maksimal.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang mengatakan bahwa kinerja KPK sudah baik dan berharap lembaga anti-korupsi itu terus berusaha memperbaiki kinerjanya.

"Kinerja KPK sudah baik tetapi kami harap lebih baik ke depan dalam rangka menangani pemberantasan korupsi," kata Bambang.

Bambang pun secara terbuka menjelaskan upayanya memperbaiki hubungan DPR dengan KPK setelah dilantik menjadi Ketua DPR.

"Jadi, memang waktu saya tidak banyak untuk memperbaiki DPR, meningkatkan citra dan kepercayaan publik masyarakat terhadap DPR, salah satunya yang menyebabkan DPR selalu diserang oleh publik adalah hubungan yang buruk dengan KPK, makanya langkah pertama ketika saya dilantik adalah memperbaiki hubungan dengan KPK," katanya.

Upaya itu, menurut dia, antara lain dilakukan dengan mempercepat penyelesaian penerapan Hak Angket terhadap KPK dengan memberikan masukan yang baik ke lembaga tersebut.

"Nah ke depan tentu hubungan ini harus kita pertahankan karena pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh KPK tetapi oleh semua stakeholder di Republik ini, termasuk juga DPR," katanya.

"Jadi, kami sama-sama menyadari bahwa kami harus bergandengan tangan untuk menuju Indonesia bebas korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaga mengundang pemangku kepentingan dari lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif pada peluncuran laporan tahunan KPK dan ajang "KPK Mendengar".

"Tujuan kita adalah untuk komunikasi dan silaturahmi. Oleh karena itu, tadi kami lebih banyak mendengar, lebih banyak mendengar masukan dari beliau-beliau baik dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif," kata Agus.

Bantah pecat DPW Kalsel, PAN: Kami butuh Muhidin
DPR sebut pengerusakan Polsek Ciracas tindakan kekanak-kanakan
PAN tunggu kesadaran Taufik mundur dari ketua DPR
Nasdem sebut salah satu cawapres akan diperiksa KPK
Kejati DKI: Aplikasi deteksi agama sudah sesuai Kejagung
PKB: Suara Jokowi di Jawa Tengah konsisten meningkat
Bamsoet nilai infrastruktur kunci pembangunan dan kesejahteraan
Massa desak Komnas HAM panggil Prabowo terkait penculikan
Lippo terbitkan Surat Utang Jangka Menengah Meikarta
DPR: UU KSDA harus seimbang harus antara lingkungan dengan ekonomi
DPR ingatkan lembaga publik wajib beri informasi kepada rakyat
Caleg Partai Berkarya digrebek saat selingkuhi perempuan bersuami
Saudi pertimbangkan usulan Kemenag terkait jalur cepat haji
IHSG berpeluang menguat hari ini
Membangun infrastruktur tanpa utang, pelajaran untuk Sandi dan Sri
Fetching news ...