Tanggapan Demokrat soal TGB tak diundang sidang majelis gara-gara dukung Jokowi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Tanggapan Demokrat soal TGB tak diundang sidang majelis gara-gara dukung Jokowi "Kalau mengetahui dari media massa, kalau beliau tahu, beliau bisa saja hadir." - Agus Hermanto

Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) atau Zainul Majdi mengklaim tidak diundang pada sidang pertama Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diadakan pada hari senin (9/07/2018) di kediaman Ketua Umum DPP Susilo Bambang Yudhoyono, Mega Kuningan Jakarta. Padahal, TGB juga merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Menanggapi klaim TGB tersebut, Wakil Ketua DPR yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan bahwa pada sidang pertama, Partai Demokrat hanya membahas calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung. 

"Kemarin itu sidang pertama Majelis Tinggi, yang membahas tentang capres dan cawapres yang akan diusung Partai Demokrat. Fokus untuk itu, makanya dimulai dari tahapan sidang majelis tinggi," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/07/2018).

Saat ditanya ketidakhadiran TGB terkait dengan sikap politiknya yang berbeda dengan Partai Demokrat, Agus mengatakan bahwa jika TGB bisa saja hadir pada sidang pertama majelis apabila sedang berada di Jakarta.

"Belum tentu itu juga. Kita juga tidak tahu Pak TGB ada di Jakarta atau tidak. Tapi ya kalau mengetahui dari media massa, kalau beliau tahu, beliau bisa saja hadir," ujar Agus.

Agus menambahkan bahwa sikap politik Gubernur NTB tersebut tidak mengganggu kondisi partai, namun ia menyarankan supaya pendapat-pendapat yang krusial seharusnya dibicarakan dengan partai sehingga dapat terorganisir.

"Pak TGB harusnya membicarakan dulu ke partai politik karena kan kita semuanya memiliki aturan, kita harus sejalan dan senafas dengan partai politik," kata Agus.

Terkait dengan dengan kabar bakal ada sanksi untuk TGN karena dukungannya kepada Presiden Joko Widodo, Agus mengatakan hal tersebut perlu dilihat lebih dulu dari segi etika politiknya.

"Kalau sanksi belum dibicarakan, namun kalau saya melihat ini kan soal etika, makanya harus dibicarakan. Tapi, biasanya ada sanksinya," ujar Agus.

Sementara itu, terkait Pilpres 2018, Agus menyampaikan bahwa posisi Partai Demokrat saat ini masih dalam pembicaraan bakal calon presiden dan calon wakil preside.  Ia mengatakan partainya ingin dapat mengusung salah satu calon presiden atau calon wakil presiden.

"Ya kita memutuskan harus punya capres atau cawapres, karena pengalaman di 2014 kemarin kita tidak punya capres dan cawapres. Untuk itu, di 2019 kita harus punya capres atau cawapres," pungkas Agus.

Wakil rakyat bukan tukang pukul kepentingan
Jokowi-Ma'ruf kerahkan relawan di daerah suara terendah
Nomor urut satu di Pilpres 2019 lebih untungkan Jokowi-Ma'ruf
 Fahri nilai dana rehab bencana Lombok mampet
Mengapa jomblo Cina harus beli istri dari Indonesia?
Kubu Jokowi nilai Neno Warisman buka kedok #2019GantiPresiden
Ini nama 16 perempuan Indonesia yang dijual ke Cina
Pelabelan caleg eks-koruptor berpotensi langgar HAM
Belajar memegang komitmen kebangsaan dari seorang Yahudi
Perdagangan 16 perempuan Indonesia ke Cina biadab
Kubu Prabowo ganti nama tim sukses
Kondisi 16 perempuan yang dijual ke Cina memprihatinkan
PAN nilai penandaan eks-koruptor pada caleg diskriminatif
PDIP nilai cuitan Fadli Zon tak berkualitas
Kubu Jokowi siapkan lagu kampanye ala milenial
Fetching news ...