Mendagri apresiasi penyelenggaraan Pilkada 2018

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Mendagri apresiasi penyelenggaraan Pilkada 2018 "Kami mengapresiasi KPU, Panwas dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu yang independen." - Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kinerja panitia Pilkada serentak 2018. Menurut Mendagri, kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pengawas Pemilu (Panwas) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berjalan lancar di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

"Kami mengapresiasi KPU, Panwas dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Walaupun dinamikanya tinggi," kata Tjajo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/07/2018).

Ia juga mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan dengan lancar berkat kinerja Intelijen/BIN, TNI dan Polri yang telah berkontribusi selama proses Pilkada. Ia mengapresiasi pengawalan yang dilakukan oleh BIN, TNI dan Polri khusus di daerah rawan Pilkada.

"Kami juga mengapresiasi Kepolisian, dengan TNI dan BIN yang terus-menerus mengamankan sehingga lancar," lanjut Tjahjo.

Tjahjo mengatakan pelaksanaan Pilkada 2018 yang berlangsung dinamis sangat kental dengan aroma Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), namun tetap berjalan lancar meskipun masih ada dua daerah yang pelaksanaannya ditunda yaitu Nduga dan Paniai.

"Kami tidak bisa evaluasi total karena harus duduk bersama dengan KPU, Panwaslu dan DPR yang mengawasi. Dari data kami ada sekitar 60 Pemungutan Suara Ulang dan hingga Senin 9 Juli 2018, ada 25 pengaduan di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Mendagri bersama KPU, Panwas, dan DPR harus duduk bersama untuk memutuskan terkait laporan Panwas di lapangan di mana ada 25 pengaduan. Ia mengatakan tugas Mendagri adalah menyiapkan agenda pelantikan 171 kepala daerah,  baik Gubernur dan Walikota, dari hasil pilkada serentak.

Ia mengatakan dalam penyelenggaraan Pilkada, pemerintah harus bekerja sama dengan banyak lembaga. Menurut dia, pemerintah terlebih dulu menyediakan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) dan memastikan anggaran Pilkada cukup, kemudian baru meminta bantuan KPU, Panwaslu, dan DPR.

Wakil rakyat bukan tukang pukul kepentingan
Jokowi-Ma'ruf kerahkan relawan di daerah suara terendah
Nomor urut satu di Pilpres 2019 lebih untungkan Jokowi-Ma'ruf
 Fahri nilai dana rehab bencana Lombok mampet
Mengapa jomblo Cina harus beli istri dari Indonesia?
Kubu Jokowi nilai Neno Warisman buka kedok #2019GantiPresiden
Ini nama 16 perempuan Indonesia yang dijual ke Cina
Pelabelan caleg eks-koruptor berpotensi langgar HAM
Belajar memegang komitmen kebangsaan dari seorang Yahudi
Perdagangan 16 perempuan Indonesia ke Cina biadab
Kubu Prabowo ganti nama tim sukses
Kondisi 16 perempuan yang dijual ke Cina memprihatinkan
PAN nilai penandaan eks-koruptor pada caleg diskriminatif
PDIP nilai cuitan Fadli Zon tak berkualitas
Kubu Jokowi siapkan lagu kampanye ala milenial
Fetching news ...