Mendagri apresiasi penyelenggaraan Pilkada 2018

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Mendagri apresiasi penyelenggaraan Pilkada 2018 "Kami mengapresiasi KPU, Panwas dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu yang independen." - Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kinerja panitia Pilkada serentak 2018. Menurut Mendagri, kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pengawas Pemilu (Panwas) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berjalan lancar di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

"Kami mengapresiasi KPU, Panwas dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Walaupun dinamikanya tinggi," kata Tjajo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/07/2018).

Ia juga mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan dengan lancar berkat kinerja Intelijen/BIN, TNI dan Polri yang telah berkontribusi selama proses Pilkada. Ia mengapresiasi pengawalan yang dilakukan oleh BIN, TNI dan Polri khusus di daerah rawan Pilkada.

"Kami juga mengapresiasi Kepolisian, dengan TNI dan BIN yang terus-menerus mengamankan sehingga lancar," lanjut Tjahjo.

Tjahjo mengatakan pelaksanaan Pilkada 2018 yang berlangsung dinamis sangat kental dengan aroma Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), namun tetap berjalan lancar meskipun masih ada dua daerah yang pelaksanaannya ditunda yaitu Nduga dan Paniai.

"Kami tidak bisa evaluasi total karena harus duduk bersama dengan KPU, Panwaslu dan DPR yang mengawasi. Dari data kami ada sekitar 60 Pemungutan Suara Ulang dan hingga Senin 9 Juli 2018, ada 25 pengaduan di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Mendagri bersama KPU, Panwas, dan DPR harus duduk bersama untuk memutuskan terkait laporan Panwas di lapangan di mana ada 25 pengaduan. Ia mengatakan tugas Mendagri adalah menyiapkan agenda pelantikan 171 kepala daerah,  baik Gubernur dan Walikota, dari hasil pilkada serentak.

Ia mengatakan dalam penyelenggaraan Pilkada, pemerintah harus bekerja sama dengan banyak lembaga. Menurut dia, pemerintah terlebih dulu menyediakan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) dan memastikan anggaran Pilkada cukup, kemudian baru meminta bantuan KPU, Panwaslu, dan DPR.

BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
Fetching news ...