Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019 ".. yang bersangkutan itu dicalegkan kembali karena masih sambil menunggu proses judicial review di Mahkamah Agung," - Sufmi Dasco Ahmad

Komisi Pemilihan Umum telah mensahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi untuk maju di pemilihan legislatif 2019. Meskipun sudah ditetapkan, tetapi masih ada beberapa partai politik yang tetap mendaftarkan calon legislatif di Pileg 2019.

Salah satu parpol yang mendaftarkan caleg mantan terpidana korupso adalah Gerindra. Gerindra mengakui tetap mendaftarkan Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufiq  di Pemilihan Legislatif 2019 dengan beralasan menunggu hasil judicial review dari Mahkamah Agung. 

"Saya sudah cek kemaren DPD DKI memang yang bersangkutan itu dicalegkan kembali karena masih sambil menunggu proses judicial review di Mahkamah Agung," kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/07/2018).

Menurut Dasco keputusan partainya mendaftarkan M Taufiq berdasarkan pada hasil rapat KPU, Bawaslu, Kemendagri, Kemenkum HAM serta Komisi II DPR RI terkait larangan mantan terpida korupsi nyaleg. Ia mengatakan saat ini peraturan PKPU tersebut masih menunggu gugatan di MA.

"Sehingga ketika mereka memberikan alasan tersebut ya kita kan mengikuti alur yang ada saja, ketika Judicial Review ditolak ya nanti kita akan sesuaikan dengan aturan yang ada," lanjutnya.

Dasco juga menyebutkan telah menandatangani pakta integritas. Ia mengaku telah sesuai dengan aturan yang ada dan berkonsultasi dengan Bawaslu DKI dan Bawaslu RI.

"Ya itu kan pakta integritas memang sudah ditandatangani. Tapi kemudian anturan yang lain juga bertolak belakang. Saya cek DPD DKI sudah melakukan konsultasi dgn Bawaslu baik DKI maupun RI," kata Dasco.

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufiq telah mendaftarkan diri ke KPU DKI pada Selasa malam 17 Juli 2018. Terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Taufiq meyakini akan menang dalam gugatannya ke Mahkamah Agung karena menurutnya peraturan tersebut bertabrakan dengan Undang-undang.

Muhammad Taufiq pernah terjerat kasus korupsi saat ia menjabat sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta. Ia ditetapkan sebagi tersangka dalam kasus pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004 serta divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004. Karena tindakan korupsinya tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 488 juta.

Kurang potennya Ma'ruf Amin dan ramalan Jokowi bakal kalah karena sang wakil
Wartawan tewas naik 14 persen di sepanjang 2018
Negara tak akan punah karena Prabowo kalah
KPU: Kotak suara kardus hemat 70 persen
Prabowo sentil elit koalisi belum nyumbang, PKS: Kami otomatis bantu
Kubu Prabowo nilai jargon wong cilik Jokowi hanya untuk komoditas politik
KPU harap anggaran pemilu dapat digunakan mulai Januari 2019
Demokrat nilai tuduhan Wiranto terkait oknum perusak salah dan terburu-buru
Farhat Abbas minta PSI dikeluarkan dari Tim Kampanye Nasional
PPP: Yang kaget kotak suara kardus mungkin tak hadir rapat
Rusia perkuat pasukan rudal dengan ratusan senjata baru
Mobile Legends rilis karakter hero baru
BRI beberkan dua cara hadapi fintech
Bangladesh belajar program keluarga harapan ke Indonesia
Pelemahan rupiah dan sentimen dagang AS halangi pergerakan IHSG
Fetching news ...