Golkar sarankan tetap ada logo parpol di bantuan gempa Sulteng

REPORTED BY: Insan Praditya

Golkar sarankan tetap ada logo parpol di bantuan gempa Sulteng Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzili

Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan setiap partai politik berhak mencantumkan logo partainya di bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Ace mengatakan setiap parpol tentu tidak akan membeda-bedakan korban gempa dan tsunami dalam pemberian bantuannya.

"Soal logo partai setiap partai berhak untuk mencantumkan identitas mereka, tetapi kan pasti dalam rangka membantu para korban tersebut kita tidak perlu ini dari siapa dan untuk siapa," kata Ace di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (03/10/2018).

Ace juga memberikan contoh pada partai Golkar yang akan memberikan bantuan pada korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Menurutnya, bantuan akan didistribusikan ke kantor DPD Golkar dimana bantuan itu tentu terdapat logo partai.

"Misalnya Partai Golkar pasti tak akan berlebihan untuk menggunakan artribut partai. Untuk mendistribusikan bantuan misalnya kami sepakat distribusi bantuan ke kantor DPD partai Golkar Sulawesi Tengah itu kan sulit dihindari untuk tidak menggunakan institusi partai," ujarnya.

Ace mengatakan Ia bersama pengurus Golkar lainnya akan mendatangi Palu untuk melihat kondisi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

"Insyaallah rencananya kita juga akan ke Palu untuk melihat korban yang ada disana gitu ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan partai politik dan pasangan capres dan cawapres di Pemilu 2019 diizinkan memberikan bantuan terhadap korban gempa dan tsunami di Palu. Namun, KPU tidak memperolehkan terdapat logo dan foto paslon dalam bantuan.

"Dipersilahkan memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi tanpa diembel-embeli oleh kepentingan politik tertentu," kata Wahyu beberapa waktu yang lalu.

Wahyu mengatakan kampanye tetap diperbolehkan. Namun, KPU meminta supaya peserta Pemilu tidak menjadikan bencana sebagai salah satu bahan untuk berpolitik.

"Ini memang sudah tahapan kampanye, dipersilahkan peserta pemilu untuk kampanye. Tetapi terkait dengan bantuan terhadap korban bencana alam, jangan dijadikan komuditas politik," tutup Wahyu.

BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
Fetching news ...