Kubu Jokowi: Mendagri tidak perbolehkan kampanye di pesantren

REPORTED BY: Insan Praditya

Kubu Jokowi: Mendagri tidak perbolehkan kampanye di pesantren Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Arsul Sani

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani mengatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan. Namun, menurutnya Mendagri hanya memperbolehkan mendatangi lembaga pendidikan untuk bersilaturahmi.

"Kalau yang saya tahu pak Mendagri bukan mengatakan bahwa di pesantren dan lembaga pendidikan itu boleh untuk kampanye. Boleh didatangi untuk silaturahmi tapi nggak boleh kampanye," kata Arsul saat ditemui di wartawan, di kompleks parlemen, Jakarta Kamis (11/10/2018).

Arsul mengatakan jika pasangan calon presiden atau wakil presiden berkampanye di lembaga pendidikan, maka akan disertai dengan atribut partai. Namun, jika paslon datang ke lembaga pendidikan hanya untuk berdialog, maka itu bukan termasuk kampanye.

"Tapi kalau misalnya datang bersilturahmi dan menerima masukan keluhan bahwa mestinya pemerintah memberi anggaran lebih baik dan kemudian justru memberi konsep-komsep dan terjadi dialog ya enggak kampanye," ujarnya.

Arsul juga memberikan contoh ketika ia mempermasalahkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut Sandiaga Uno sebagai cawapres saat kunjungan ke salah satu universitas. Ia mengatakan hal itu termasuk membangun citra atau berkampanye.

"Karena disebut di situ bahwa yang bersangkutan ini cawapres. Ada upaya untuk membangun citra diri," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan jika kampanye di Pemilu 2019 dilakukan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Sebab, menurutnya para siswa khususnya di jenjang Sekolah Menengat Atas (SMA), sudah memiliki hak untuk memilih.

"Enggak ada masalah, kan sekolah-sekolah, pondok pesantren, punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih," kata Tjahjo beberapa waktu yang lalu.

Tjahjo mengatakan berkampanye di lembaga pendidikan juga sebagai tempat sosialisasi dan menyukseskan Pemilu 2019. Namun, Ia juga mengatakan kepala daerah tak mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam berkampanye.

Sudirman nyatakan perpanjangan kontrak Freeport bukan kemauannya
PAN izinkan Gubernur Riau dukung Jokowi asal tak masuk timses
PAN akan beri bantuan Ketum PA 212
Ketum PA 212 undang pimpinan parpol
IHSG kembali lewati level 6.500
Gerindra: Jokowi Pilgub DKI dibiayai keuntungan lahan Prabowo
BPN nilai Prabowo sudah detail
Slamet Ma'arif tegaskan akan bersikap kooperatif pada pemeriksaan selanjutnya
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu, TKN : Gimmick politik saja
Kubu Jokowi: Tema debat ketiga Ma'ruf Amin jagonya
Demonstran ancam duduki KPK jika tak minta maaf ke Enembe
PDIP sebut biaya kampanye Jokowi di Pilgub DKI Jakarta untuk iklan Prabowo
Kubu Jokowi nilai kubu Prabowo inkonsisten soal penguasaan lahan
DKPP berhentikan tiga penyelenggara Pemilu
Bamsoet: Milenial jadi target perang proxy narkoba
Fetching news ...