Fahri Hamzah: pemerintah miliki kekuasaan di atas 50 persen

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri Hamzah: pemerintah miliki kekuasaan di atas 50 persen Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa pemerintah hingga saat ini masih memiliki kekuasaan di atas 50 persen karena memiliki instrumen Perppu. Menurut Fahri, seharusnya DPR RI menjadi lembaga yang independen dari semua pengaruh dan intervensiHal ini penting guna menjaga check and balances dalam negara demokrasi. Namun faktanya, hingga kini DPR RI belum terlalu independen.

“Saya sering mengatakan dalam legislasi, kuasa eksekutif menurut saya di atas 50 persen apalagi eksekutif punya instrumen Perppu,” kata Fahri saat menjadi pembicara di seminar yang bertajuk ‘Penguatan Kelembagaan DPR Menuju Lembaga Perwakilan Modern' di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan.

Contoh lain di bidang anggaran, Fahri menuturkan bahwa fungsi budgeting di DPR RI sangat lemah. “Dalam hal budget itu apa lagi. Apa yang terjadi kalau kita bilang fungsi budgeting di DPR ini lemah sekali, karena poroposalnya dari pemerintah dan begitu datang proposal itu fix,” imbuh Fahri.

Sehingga Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini ia menilai bahwa check and balances tidak berjalan dengan baik. Karena itu independensi legislatif sangat diperlukan. Seminar ini pun menurut Fahri bisa menjadi medium untuk melengkapi roadmap terkait upaya penguatan parlemen di masa mendatang.

“Pertemuan hari ini adalah melengkapi rute dan roadmap. Ada beberapa usulan terakhir, kita memerlukan draf undang-undang untuk melengkapi konsep tadi. Kita ingin kawasan ini perlu di-secure dengan undang-undang. Ada juga usulan supaya kita membentuk melalui RUU etika lembaga perwakilan, tidak hanya memberdayakan DPR pusat, tapi juga DPRD," tandasnya.

Masih dalam seminar ini, legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini pun juga menjelaskan history DPR RI yang cukup panjang yang dimulai dengan dibentuknya KNIP hingga sempat memasuki fase demokrais liberal hingga terpimpin, orde lama, orde baru dan reformasi.

Karenanya dari segi perjalanan historis, proses penguatan parlemen adalah hal yang sepatutnya dilakukan. Ironi ketika dalam proses kerja-kerja di DPR RI pun masih terintervensi dari eksekutif. “Seharusnya DPR adalah dunianya sendiri,” tegas Fahri.

Turut hadir dalam seminar tersebut pakar hukum dan tata negara Margarito Kamis dan Irman Putra Sidin, Peneliti UGM Ari Sujito dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk. Turut hadir dalam seminar ini sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Sudirman nyatakan perpanjangan kontrak Freeport bukan kemauannya
PAN izinkan Gubernur Riau dukung Jokowi asal tak masuk timses
PAN akan beri bantuan Ketum PA 212
Ketum PA 212 undang pimpinan parpol
IHSG kembali lewati level 6.500
Gerindra: Jokowi Pilgub DKI dibiayai keuntungan lahan Prabowo
BPN nilai Prabowo sudah detail
Slamet Ma'arif tegaskan akan bersikap kooperatif pada pemeriksaan selanjutnya
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu, TKN : Gimmick politik saja
Kubu Jokowi: Tema debat ketiga Ma'ruf Amin jagonya
Demonstran ancam duduki KPK jika tak minta maaf ke Enembe
PDIP sebut biaya kampanye Jokowi di Pilgub DKI Jakarta untuk iklan Prabowo
Kubu Jokowi nilai kubu Prabowo inkonsisten soal penguasaan lahan
DKPP berhentikan tiga penyelenggara Pemilu
Bamsoet: Milenial jadi target perang proxy narkoba
Fetching news ...