News

Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi "Memang keduanya agak sulit partai untuk bisa mencoret, karena memang keduanya adalah Nurlip ketua DPD Golkar Provinsi Aceh, sementara Pak Iqbal Ketua Harian Golkar di Jawa Tengah," - Ace Hasan

Partai Golongan Karya (Golkar) tetap mendaftarkan caleg mantan narapidana korupsi di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Meskipun aturan PKPU sudah melarang mantan terpidana korupsi untuk maju di Pileg, Golkar memiliki alasan khusus untuk tetap mendaftarkan caleg mantan terpidana korupsi tersebut.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan mengakui ada dua caleg yang diusung Golkar di Pileg 2019. Dua caleg tersebut adalah TM Nurlif dan M. Iqbal Wibisono. 

"Ya memang nama TM Nurlif dan M Iqbal Wibisono itu masuk di dalam dafar bacaleg dari Partai Golkar. Kalau Pak Iqbal di Jawa Tengah dan Pak Nurlip di Aceh," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/07/2018).

Ace juga mengungkapkan partainya sulit untuk mencoret dua nama itu karena TM Nurlip dan Iqbal Wibisono merupakan dua petinggi di Partai Golkar.

"Memang keduanya agak sulit partai untuk bisa mencoret, karena memang keduanya adalah Nurlip ketua DPD Golkar Provinsi Aceh, sementara Pak Iqbal Ketua Harian Golkar di Jawa Tengah," lanjut Ace.

Ace juga mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) belum mengikat. Saat ini peraturan tersebut masih dalam proses gugatan ke Mahkamah Agung. Sehingga, partainya berani untuk mencalonkan mantan terpidana korupsi di Pileg mendatang.

"Dalam kesepakatan rapat pimpinan DPR dengan KPU, menyatakan bahwa proses apa yang menjadi PKPU itu silahkan berjalan, tapi hak setiap warga negara mengajukan Judicial Review kepada MA terhadap PKPU itu tetap juga akan berjalan, jadi partai mempersilahkan bersangkutan mencalonkan diri," tutup Ace.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terus memantau tahapan pendaftaran calon anggota legislatif di berbagai tingkatan.  Apabila ditemukan partai politik menyerahkan daftar caleg tidak sesuai aturan, maka lembaga pengawas Pemilu itu akan menindaklanjuti. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, Kamis (19/07/2018).

"Kalau ditemukan kami akan tindak lanjuti," ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan, Kamis (19/7/2018).

Dia menjelaskan, pengawasan dilakukan meliputi proses verifikasi dan tahapan perbaikan pada proses Daftar Caleg Sementara (DCS) dan Daftar Caleg Tetap (DCT). Untuk tindaklanjut temuan akan dilakukan setelah penetapan DCT.

"Kami melihat nanti setelah ini ada di KPU. Kan menetapkan," katanya.

KPU RI sudah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu aturan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai caleg di berbagai tingkatan.

Bantah pecat DPW Kalsel, PAN: Kami butuh Muhidin
DPR sebut pengerusakan Polsek Ciracas tindakan kekanak-kanakan
PAN tunggu kesadaran Taufik mundur dari ketua DPR
Nasdem sebut salah satu cawapres akan diperiksa KPK
Kejati DKI: Aplikasi deteksi agama sudah sesuai Kejagung
PKB: Suara Jokowi di Jawa Tengah konsisten meningkat
Bamsoet nilai infrastruktur kunci pembangunan dan kesejahteraan
Massa desak Komnas HAM panggil Prabowo terkait penculikan
Lippo terbitkan Surat Utang Jangka Menengah Meikarta
DPR: UU KSDA harus seimbang harus antara lingkungan dengan ekonomi
DPR ingatkan lembaga publik wajib beri informasi kepada rakyat
Caleg Partai Berkarya digrebek saat selingkuhi perempuan bersuami
Saudi pertimbangkan usulan Kemenag terkait jalur cepat haji
IHSG berpeluang menguat hari ini
Membangun infrastruktur tanpa utang, pelajaran untuk Sandi dan Sri
Fetching news ...