Tradisi perayaan lebaran yang jadi ancaman penerbangan internasional

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Tradisi perayaan lebaran yang jadi ancaman penerbangan internasional

Setiap merayakan Hari Raya Idul Fitri masyarakat Ponorogo memiliki tradisi menerbangkan balon udara tanpa  awak. Sebagian lagi, balon udara tersebut ditambah petasan yang akan meledak ketika di udara. Tentu saja kegiatan ini sangat membahayakan lalu lintas penerbangan.

Merespons hal terseut, Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Machfud Arifin memerintahkan anggotanya untuk melakukan tindakan tegas melalui proses hukum bagi penerbang balon udara tanpa awak.

"Masyarakat sudah diberi edukasi. Kalau tidak mempan, mau tidak mau ya harus dilakukan proses hukum sampai persidangan di pengadilan," tegas Kapolda Machfud Arifin saat mengumumkan sitaan balon udara di Mapolres Ponorogo, Jawa Timur, Senin (18/06/2018).

Menurut dia, menerbangkan balon udara yang menggunakan tenaga asap dan api yang selama ini dilakukan masyarakat Ponorogo berbahaya bagi penerbangan.

"Menerbangkan balon udara sangat membahayakan penerbangan. Sangat mempengaruhi penilaian Indonesia terhadap penilaian penerbangan sipil internasional," ujarnya.

Kapolda Machfud Arifin mengungkapkan banyaknya balon udara berukuran besar dengan api yang besar pula terbang hingga mencapai ketinggian 35 ribu kaki.

"Balon berukuran besar dengan api yang besar terbangnya bisa mencapai ketinggian 35 ribu hingga 40 ribu kaki. Ini sangat membahayakan, karena terbangnya bisa sampai tiga hari," jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Ponorogo AKBP Radiant menyebutkan tim gabungan Polri dan TNI telah melakukan patroli kewilayahan. Dalam patroli tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan 43 balon udara.

Ancaman 2 tahun bui

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, mengatakan pelepasan balon udara yang menjadi tradisi masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur membahayakan penerbangan domestik dan internasional karena berada di atas ketinggian 150 meter.

"Kami memahami pelepasan balon udara usai Lebaran memang tradisi warga setempat, namun kami minta agar masyarakat setempat harus mematuhi UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan," kata dia, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Minggu (17/06).

Saat ini sudah banyak keluhan dari sejumlah pilot penerbangan domestik dan internasional mengenai keberadaan puluhan balon udara yang melampau ketinggian di atas 150 meter.

Ia mengatakan, jalur penerbangan di Pulau Jawa adalah jalur terpadat kelima di dunia, sehingga jalur di Jawa sangat ramai baik untuk penerbangan domestik atau internasional, seperti rute Jepang-Australia.

Ia mengatakan, sebenarnya ada ancaman pidana bagi yang melanggar UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan, yaitu kurungan dua tahun atau denda Rp500.000.000.

"Sekali lagi pemerintah tak melarang tradisi pelepasan balon udara. Tapi yang kita mau adalah jangan sampai mengganggu penerbangan yang bisa membahayakan penumpang pesawat," kata dia.

Ia mengatakan jika kondisi membahayakan tersebut dibiarkan, bikan tidak mungkin penerbangan Jakarta-Surabaya melambung melalui Pulau Kalimantan. Resiko logisnya adalah waktu penerbangan bertambah, dan biaya tiket melambung.

"Tentu ini tidak kita inginkan," kata dia.

Kementerian Oerhubungan, kata Menhub, sudah berkoordinasi dengan TNI, Polri, pemda setempat untuk mengawasi keamanan dan keselamatan penerbangan.

Ombudsman Indonesia, Alvin Lie, mengatakan kondisi balon saat ini yang diterbangkan sudah bukan lagi tradisional, tapi sudah modern dengan diameter lebih 10 meter dan tinggi 20 meter.

Tahun lalu, kata Lie, balon udara yang tak berawak itu kalau jatuh bisa di sembarang tempat dan membahayakan objek yang menjadi tempat kejatuhan.

"Tahun lalu ada sekolah yang ketiban balon udara dan terbakar. Belum lagi ada yang jatuh di kabel listrik tegangan tinggi," katanya.

BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
Fetching news ...