Kubu Jokowi nilai sah media berpihak

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kubu Jokowi nilai sah media berpihak "Pengelola media punya kecenderungan tendensi politik sendiri itu sah-sah saja sebagai warga negara." - Arsul Sani.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai wajar media memiliki kecenderungan politik. Menurutnya, mereka memiliki hak yang dijamin Undang-Undang sebagai warga negara.

"Pengelola media punya kecenderungan tendensi politik sendiri itu sah-sah saja sebagai warga negara," kata Arsul saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (05/12/2018).

Pernyataan Arsul ini merespons kekecewaan Prabowo Subianto terhadap pemberitaan media terkait aksi reuni 212.

Arsul mengatakan selaku anggota komisi III DPR RI, pihaknya juga pernah kecewa dengan pemberitaan media. Namun, hal itu dapat dikomunikasikan dengan media terkait. Ia mengatakan kekecewaan terhadap media tidak perlu diekspresikan dengan kemarahan.

"Kami pun sering kali dalam tanda kutip kecewa juga dengan media, tetapi kan tidak perlu kemudian kita ekspresikan dalam bentuk kekecewaan dan kemarahan. Kami komunikasikan sajalah," ujarnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mempersoalkan objektivitas media saat meliput Reuni 212 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat,Minggu (02/12/2018) lalu. Menurutnya, jumlah massa yang menghadiri aksi Reuni 212 kemarin mencapai 11 juta peserta.

"Buktinya media hampir semua tidak mau meliput 11 juta lebih orang yang kumpul, belum pernah terjadi di dunia," ujar Prabowo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (05/12/2018).

Lebih lanjut,  Prabowo mengatakan reuni 212 merupakan kejadian pertama kali di dunia karena ada jutaan manusia yang mau berkumpul tanpa dibiayai oleh pihak manapun. Prabowo menegaskan jutaan massa hadir atas biaya sendiri dan bahkan saling membantu sesama peserta lainnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Prabowo pun meragukan netralitas jurnalis saat meliput aksi yang ia hadiri tersebut.

"Saya katakan, hei media-media yang tidak mau mengatakan ada belasan juta orang atau minimal berapa juta orang di situ, kau sudah tidak berhak menyandang predikat jurnalis lagi," imbuhnya.

"Kau boleh kau cetak, boleh kau ke sini dan ke sana, saya tidak mengakui Anda sebagai jurnalis," lanjutnya.

Prabowo menyebut media saat ini kerap berbohong dan banyak memanipulasi rakyat. Hal itu semakin terbukti dari pemberitaan reuni 212. Menurutnya, media sedang menelanjangi diri sendiri dengan tidak memberitakan suatu peristiwa yang benar terjadi.

Menurutnya, Jurnalis telah mengkhianati profesi mereka sendiri sebagai wartawan saat melakukan peliputan reuni 212.

"Mereka menelanjangi diri di hadapan rakyat. Ada belasan juta mereka tidak mau laporkan. Mereka mengkhianati tugas sebagai wartawan," ujar Prabowo berapi-api.

Prabowo meminta masyarakat tak lagi menghormati profesi jurnalis karena sikap yang tidak lagi objektif. Menurutnya, media saat ini sudah dikuasai oleh elite politis sehingga beritanya dapat di frame sedini mungkin.

"Tidak usah, saya sarankan kalian tidak usah hormat sama mereka (wartawan) lagi. Mereka hanya anteknya orang yang ingin hancurkan republik Indonesia," katanya.

Menanggapi hal tersebut,Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menerangkan jumlah massa yang hadir dalam Reuni Aksi 212 hanya berkisar angka 40-60 ribu.

"Iya memang segitu jumlahnya (40-60 ribu)," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (03/12/2018).

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Syahar Diantono menambahkan bahwa jumlah tersebut diperoleh berdasarkan laporan dari anggota polisi yang berada di lapangan.

https://www.youtube.com/watch?v=N-MNQLi1c7o&index=7&list=PLh0eYvsoqryO0EDeu3Ih6Th7_cCwUNa7D

BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
Fetching news ...