Kominfo awasi isu SARA di internet

REPORTED BY: Insan Praditya

Kominfo awasi isu SARA di internet Gedung Kominfo

Kepala seksi Insfrastruktur pengendalian keamanan internet Kemkominfo, Riko Rasota Ramada mengatakan Kominfo akan melakukan pengawasan terhadap isu berbau SARA. Hal ini demi mencegah penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Di kominfo kita terus lakukan pengawasan pada isu-isu yang kira-kira berpotensi melakukan perpecahan," ujarnya di Akmani Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (06/12/2018).

Lebih lanjut, dia mengatakan Kominfo akan melakukan pencegahan dan penindakan melalui pemutusan akses jika ada konten yang berbau SARA tersebut. Hal tersebut dilakukan demi menimbulkan literasi digital yang menyenangkan tanpa perpecahan beda pandangan politik.

"Tindakan ke depannya, kewenangan kami penapisan atau memutuskan akses terhadap konten tersebut," tegasnya.

"Tahun depan target literasi digital kami lebih ke arah lini masa asyik tanpa perpecahan politik," lanjutnya.

Menurutnya, masyarakat harus dapat memilah mana konten yang bersifat negatif, sehingga kedepannya timeline di media sosial diharapkan kontennya bersifat positif.

"Kami memenangkan 'timeline' di lini massa sehingga literasinya bagaimana masyarakat bisa mengerti mana konten yg sifatnya negatif hoax,"

Kendati demikian, Riko menjelaskan jika ada pelanggaran terhadap konten yang berbau ujaran kebencian dan propaganda dari pihak salah satu kubu, Kominfo akan menyerahkannya kepada lembaga terkait seperti Bawaslu.

"Ada konten pornografi dan judi kami akan tindak. Kalau terkait konten pemilu kami tunggu persetujuan dr lembaga terkait," tutupnya.

 

BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
Fetching news ...