IPI minta KPU majukan jadwal debat terakhir

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

IPI minta KPU majukan jadwal debat terakhir

Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengubah tanggal pelaksanaan debat Pilpres 2019 putaran terakhir. Pasalnya, debat itu digelar pada hari terakhir masa kampanye, yakni 13 April 2019, yang disusul masa tenang pada 14-16 April 2019.

"Penempatan jadwal terakhir itu bisa merugikan kedua paslon. Apalagi dalam debat terakhir terjadi saling serang, maka tidak ada waktu masing-masing paslon melakukan bantahannya dan klarifikasi karena masuk masa tenang. Sebaiknya direvisi kembali jadwal debatnya," tegas Karyono, Rabu (13/03/2019).

Menurut Karyono, masalah tersebut bisa menyebabkan kedua paslon merasa dirugikan lantaran digelar di hari terakhir. Padahal, kata dia, pascadebat diperlukan klarifikasi masing-masing paslon yang bertarung di Pilpres 2019. 

"Sehingga menurut saya, debat terakhir ditempatkan seminggu terakhir sebelum masa tenang. Masa tenang sebaiknya tidak ada bantahan debat lagi," terang Karyono.

Karyono kembali mengingatkan supaya paslon diberikan ruang atau waktu sehingga bisa mengklarifikasi dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang utuh. Dia juga menekankan Komisi II bisa meminta KPU mengubah jadwal debat terakhir tersebut, supaya ada asas keadilan.

"Prinsip Pemilu kan Luber dan Jurdil, sebaiknya Komisi II meminta KPU memajukan jadwal debat terakhir," tambah dia.

Lebih jauh, Karyono mengingatkan supaya debat terakhir Pilpres 2019 tidak terulang kembali pada saat debat Pilpres 2014.

"Ini penting sehingga masyarakat bisa menilai. Jangan sampai terulang kembali seperti debat terakhir di Pilpres 2014. Jadikan ini sebagai pengalaman," pungkasnya.

Senada dengan Karyono, Pengamat Politik Wempy Hadir juga setuju pelaksanaan debat terakhir Pilpres 2019 dipercapat sebelum tanggal 13 April 2019.

"Justru lebih bagus itu kalau dipercepat debat terakhir jadi tidak pas tanggal 13. Alasannya karena publik punya waktu, jedah untuk lihat kembali untuk apa sih janji-janji politik pasangan capres cawapres," ungkap Wempi Hadir, Rabu (13/03/2019).

Dia melanjutkan bahwa publik memilih capres cawapres karena mereka menganggap bahwa ada akomodasi kepentingan yang di akomodir capres cawapres. Bagaimana mungkin mereka mengetahui bahwa kepentingan mereka diakomodir kalau tidak memiliki cukup waktu untuk melihat dan mengkaji program dari kedua capres.

"Sepakat kalau debat dipercepat. Karena kalau tidak realistis, orang kemudian bisa skeptis," tuturnya.

Lebih lanjut, Wempi mendorong Komisi II untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi pelaksanaan debat kelima tersebut.

Wempi menegaskan bahwa sangat berbahaya sekali jika debat terakhir itu mepet dengan masa tenang. Dia mencontohkan kasus 7 kontainer surat suara dan surat suara yang tercoblos di Sumut. Kata dia, dalam persitiwa tersebut publik tidak mempunyai waktu untuk cukup memahami meskipun itu sudah diklarifikasi bahwa informasi yang berkembang tersebut hoaks.

"Itu sangat berbahaya sekali, ketika publik sudah termakan dan hoaks itu diproduksi meskipun sudah diklarifikasi tapi tetap saja publik tidak punya waktu yang cukup untuk memahami hal itu. Jadi, sebaiknya debat terakhir ini dimajukan sehingga ada ruang untuk klarifikasi hal-hal yang perlu di klarifikasi," pungkasnya.

Rapat Paripurna sepi, ini alasan Wakil Ketua DPR
Kubu Prabowo nilai OTT Romahmurmuziy tanda pemerintahan Jokowi tidak berhasil
Elektabilitas Jokowi turun, ini kata kubu Jokowi
Amerika imbau Iran hentikan program rudal balistik
Fadli Zon: Krisis Timur Tengah dipicu masalah politik
Dukungan Erwin Aksa sangat diharapkan kubu Prabowo
IHSG masih bakal tertahan di zona merah
Persoalan DPT bermula dari Kemendagri
Golkar akan rapat internal terkait Erwin Aksa dukung Prabowo-Sandi
Politisi Golkar ini dukung Prabowo-Sandi demi sahabat
DPR: Investor berlarian ke luar karena tingginya ongkos produksi
Seberapa narsis dirimu?
Komisi I imbau masyarakat laporkan TNI yang tidak netral
Kubu Jokowii minta Sandiaga realistis dalam membuat program
Kubu Jokowi: Ujian Nasional harus dipertahankan
Fetching news ...