News

Harga tiket dan kebijakan bagasi naik siasat bisnis maskapai

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Harga tiket dan kebijakan bagasi naik siasat bisnis maskapai

Marsekal (Purn) Chappy Hakim mengatakan kebijakan bagasi berbayar bagian dari siasat bisnis maskapai penerbangan. Ia mengatakan strategi pemasaran tiket pesawat selama ini terlihat murah, kemudian adanya kebijakan bagasi berbayar membuat masyarakat kaget.

 

"Siasat menjual sesuatu yang sebenarnya mahal supaya kelihatan murah. Sesederhana itu. Cuman karena sudah terlanjur orang punya persepsi itu (harga tiket) murah, kemudian tiba-tiba mahal, tiba-tiba bagasi berbayar makanya ribut," kata Chappy saat ditemui wartawan di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta, Sabtu (09/02/2019).

 

Chappy juga mengatakan pemisahan harga tiket pesawat dengan harga bagasi adalah bagian dari persaingan bisnis antar maskapai. Namun, ia mengatakan dibalik harga mahal itu masyarakat akan mengukur prioritasnya sebelum membeli tiket pesawat.

 

"Sekarang bagaimana orang menentukan harga tiket dan harga bagasi terpisah tadi, itu bagian dari persaingan bisnis. Yang harus dipahami terbang itu mahal, mengapa dibalik mahal karena ada keuntungan yaitu speed jadi sebenarnya sudah jelas maka orang mengukur prioritasnya apa," ujarnya.

 

Chappy mengatakan tarif harga bagasi itu bagian dari skema bisnis maskapai penerbangan, sementara Pemerintah hanya bisa membuat aturan tertentu. Menurutnya, hal itu menyebabkan asosiasi penerbangan harus berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengatur regulasi kebijakan tersebut supaya masyarakat tidak khawatir.

 

"Itu sebabnya disampaikan ada asosisasi yang bisa berkomunikasi dengan pemerintah sehingga pemerintah bisa menggunakan regulasi sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga pelayanan masyarakat di bidang transportasi udara itu benar-benar wajar dan proporsional," ujarnya.

 

Selanjutnya, Chappy juga mengatakan kehadiran Dewan Penerbangan perlu untuk mengatasi dan mengawal dunia penerbangan di Indonesia. Menurutnya, pengelolaan penerbangan tidak bergantung pada satu institusi saja, tetapi institusi-institusi pemerintahan lainnya.

 

"Itu harus menurut saya. Kenapa? karena mengelola penerbangan itu tidak bisa 1 institusi kita penerbangan itu dampaknya besar sekali. Kalau kita bicara tentang infrastruktur penerbangan tentang airport itukan ranahnya kementerian dalam negeri misalnya kalau kita mengurus penerbangan ke luar negeri itu lahannya kementerian luar negeri. Ada porsinya," pungkasnya.

Sudirman nyatakan perpanjangan kontrak Freeport bukan kemauannya
PAN izinkan Gubernur Riau dukung Jokowi asal tak masuk timses
PAN akan beri bantuan Ketum PA 212
Ketum PA 212 undang pimpinan parpol
IHSG kembali lewati level 6.500
Gerindra: Jokowi Pilgub DKI dibiayai keuntungan lahan Prabowo
BPN nilai Prabowo sudah detail
Slamet Ma'arif tegaskan akan bersikap kooperatif pada pemeriksaan selanjutnya
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu, TKN : Gimmick politik saja
Kubu Jokowi: Tema debat ketiga Ma'ruf Amin jagonya
Demonstran ancam duduki KPK jika tak minta maaf ke Enembe
PDIP sebut biaya kampanye Jokowi di Pilgub DKI Jakarta untuk iklan Prabowo
Kubu Jokowi nilai kubu Prabowo inkonsisten soal penguasaan lahan
DKPP berhentikan tiga penyelenggara Pemilu
Bamsoet: Milenial jadi target perang proxy narkoba
Fetching news ...