Saudi pertimbangkan usulan Kemenag terkait jalur cepat haji

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Saudi pertimbangkan usulan Kemenag terkait jalur cepat haji

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Kerajaan Arab Saudi tengah mengkaji usulan Indonesia mengenai jalur cepat untuk jemaah haji Indonesia. 

"Menteri Haji sedang mengkaji usulan tersebut dan akan membahasnya secara lebih detil di level teknis," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Jalur cepat adalah pre-departure immigration clearance bagi jemaah haji Indonesia setibanya di Bandara Madinah dan Jeddah. Dengan jalur cepat, jemaah tidak perlu menunggu lama di bandara sehingga bisa segera diberangkatkan ke Mekah atau Madinah.

Pada penyelenggaraan haji 2018, jalur cepat itu hanya berlaku untuk beberapa embarkasi saja. Pada 2019, Indonesia mengusulkan agar jalur cepat diperluas lagi untuk seluruh embarkasi.

Pada awal pekan ini, Menag Lukman Hakim dan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin menandatangani Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Ibadah Haji (Taklimatul Hajj) Tahun 2019.

Penandatanganan MoU bertempat di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Mekah Al Mukarramah.

Usai penandatanganan MoU dengan otoritas Saudi, Menag Lukman mengatakan kesempatan bertemu Menteri Haji dan Umrah Saudi untuk menyampaikan sejumlah usulan peningkatan layanan terhadap jemaah haji Indonesia.

"Kami usulkan kebijakan jalur cepat yang tahun lalu telah diterapkan pada 70 ribu jemaah yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada musim haji 1440 H / 2019 M juga diterapkan di seluruh embarkasi Indonesia," kata dia.

Kebijakan ini akan memudahkan jemaah haji karena mereka tidak perlu mengantre lama untuk proses Imigrasi di bandara Jeddah maupun Madinah. Menag juga menyampaikan kendala Pemerintah Indonesia terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik.

Perekaman biometrik untuk jemaah Indonesia harus di kota besar membebani calon jemaah haji. Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut.   

"Kami sudah menjelaskan kepada Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi bahwa kebijakan tersebut akan memberatkan calon jemaah mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau" katanya.

Dia mengatakan Pemerintah Indonesia juga mengusulkan penomoran tenda di Arafah dan Mina sesuai dengan nomor kloter jemaah. Penomoran tenda itu untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan tenda sesuai kloter dan itu diharapkan memudahkan mobilisasi.

Lukman berterima kasih kepada Pemerintah Saudi yang telah baik menjadi mitra dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melalui kerja sama baik itulah Indeks Kepuasan Jemaah Haji Tahun 2018 meraih nilai sangat memuaskan.

"Kami berharap, prestasi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya sehingga jemaah haji dapat beribadah dengan lebih baik dan nyaman," katanya.

Indonesia menjadi negara pengirim jemaah haji di kawasan Asia yang pertama diundang Kerajaan Arab Saudi untuk menandatangani MoU itu. Disepakati bahwa kuota jemaah haji Indonesia 1440 Hijriyah/ 2019 Masehi sebanyak 221 ribu porsi atau sama dengan tahun lalu.

Kemendikbud tak ingin ada sekolah favorit
Ini tiga ciri pemerintahan Jokowi otoriter menurut Amien Rais
 Lagu Jogja Istimewa dijiplak pendukung Prabowo, Ini respons Kubu Jokowi
PKS nilai pidato Prabowo tepis anggapan pesimisme
Kubu Prabowo minta KPK periksa Tjahjo Kumolo terkait kasus Meikarta
Aktivis 98 desak negara serius tuntaskan kasus penculikan dan pelanggaran HAM
BPN bantah pidato Prabowo nihilkan prestasi Indonesia
Kubu Jokowi nilai Prabowo hanya daur ulang isu lama
Cinta dan kehilangan
Medan, Bandar Lampung dan Manado juara kota terkotor
Fahri Hamzah nilai pidato Prabowo gagal
PKS: Pidato Prabowo terlalu lama
Prabowo sebut SBY sebagai mentornya di pilpres 2019
Prabowo ancam mundur dari Pilpres, ini respons KPU
Ikatan Dai Aceh: Jokowi-Ma'ruf insyaallah ikut tes Al-Quran
Fetching news ...