Ahok dibui, puas atau malah ngelunjak?

REPORTED BY: Dhuha Hardiansyah

Ahok dibui, puas atau malah ngelunjak?

Minggu ini sepertinya menjadi pekan terpanas dalam bulan ini, menyusul secara berturut ada dua peristiwa penting yakni pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan vonis 2 tahun penjara untuk terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Khusus kasus Ahok, para pendukung sampai saat ini tidak bisa menerima keputusan tersebut. Penolakan mereka bermuara pada vonis yang dinilai tidak bisa dilepaskan dari tekanan dari luar proses peradilan. Maksud mereka jelas, yakni sejumlah aksi massa yang digalang oleh sejumlah ormas Islam, yang menurut mereka terlalu sarat dengan muatan politis ketimbang murni soal hukum.

Malah ada pihak mengkhawatirkan jika keberhasilan menekan atau mengintervensi pengadilan akan berlanjut, tidak berhenti hanya pada kasus Ahok semata. Kelompok ini dituding belum akan puas karena masih ada agenda lain yang harus dieksekusi.

Kecurigaan tersebut muncul dari pendukung Ahok seperti Ruhut Sitompul yang mengutip metafora lama “Dikasih hati minta jantung”. Pernyataan pria yang pernah berjanji akan iris kuping jika Ahok kalah itu terkait alumni Aksi 212 yang pada Senin (09/05/2017) mendatangi Komnas HAM. Mereka mendesak dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta atas dugaan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh muslim.

Mereka mendesak Komnas HAM membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mencari tahu siapa aktor di balik kriminalisasi dan teror terhadap ulama dan aktivis selama ini. Selain itu, mereka juga meminta pengungkapan secara serius buku "Jokowi Undercover" karangan Bambang Tri, yang dalam salah satu halamannya menyebut "Jokowi Anak Tokoh PKI".

Mereka mendesak Komnas HAM membuat tim gabungan pencari fakta untuk dilakukannya tes DNA (deoxyribonucleic acid) kepada Jokowi. Kelompok ini menuding bahwa kekuatan komunis yang disokong oleh pemerintah dalam dan luar negeri terlibat dalam kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis di Indonesia.

Mereka menuding rezim Jokowi terlalu lunak terhadap hal-hal yang dianggap mereka berbau PKI. Oleh karena itu, mereka mendesak Komnas HAM bekerja serius mengungkap aktor dan motif di balik kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh Islam.

Dugaan bahwa aksi-aksi kolosal akan mudah digalang sepertinya bakal benar, terutama jika melihat kebanggaan yang diperlihatkan para “alumni” di media sosial. Jalinan yang kuat melalui berbagai group di media sosial akan memudahkan memobilisasi mereka untuk menyuarakan kepentingan tertentu.

Hal ini menjadi kekuatiran mereka yang kontra dengan gerakan tersebut, khususnya pendukung rezim Jokowi yang takut aksi akan diarahkan untuk revolusi atau makar.

Konflik belum akan reda

Tadinya orang mengira selesainya kasus Ahok akan mengakhiri ketegangan yang muncul selama 7 bulan terakhir, sejak pencalonan Ahok menjadi gubernur berpasangan dengan Djarot pada Pilkada 19 April yang dimenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu. Akan tetapi, jika melihat respons pascavonis, konflik belum akan selesai dalam waktu dekat.

Di media sosial, pendukung Ahok melakukan berbagai upaya untuk menegaskan bahwa idolanya tidak bersalah, termasuk memviralkan pembicaraan via Facebook antara hakim dengan Aa Gym dan Felix Siauw. Berikutnya, bisa dibaca, mereka akan menggunakan energi untuk menjadi pengawas—jika tidak pembenci—pasangan gubernur terpilih, Anies-Sandi. Jadi, pertarungan sepertinya masih akan berlanjut. 

Beberapa pendukung bahkan mengaitkan vonis Ahok dengan sentimen SARA dan mengancam akan membalasnya di tempat lain. Di sini, yang ngelunjak justru kubu Ahok. Jika hal ini tidak segera dicarikan solusi, polarisasi pihak yang pro dan kontra Ahok akan semakin tak terbendung dan sanggup membahayakan keikatan dan kepaduan dalam mewujudkan cita-cita luhur negera kesatuan.

Pembubaran HTI, yang dinilai mengancam keutuhan NKRI, tidak akan banyak berdampak jika pemerintah mengabaikan pentingnya proses rekonsiliasi pihak-pihak yang berseteru usai gelaran Pilkada DKI dan vonis terhadap Ahok. Pasalnya, isu sektarian di Jakarta dapat digeser ke Pilkada Jabar dan Jatim pada 2018. Apabila berhasil, pada 2019 saat Pileg dan Pilpres, keretakan akan semakin mengangah.

Atau, malah sebaliknya, kegaduhan ini dipelihara untuk menyamarkan "sesuatu" yang dapat menimbulkan gejolak lebih besar? Pasalnya, sampai hari ini kita belum bisa melihat itikad dari pemerintah untuk menyatukan elemen-elemen yang berseberangan tersebut. 

Tak mudah datangkan senjata api dalam jumlah besar
Menjelaskan relasi jiwa dan raga
Sentimen positif pada saham perbankan
Melestarikan eksistensi budaya Betawi
Calon dari PDIP kandidat kuat pendamping Gus Ipul
Fetching news ...