Harapan pada Panglima TNI baru

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Harapan pada Panglima TNI baru

Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, Rabu (6/12/2017) sore. Keputusan ini diambil setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) selama kurang lebih 6 jam.

Proses uji kelayakan terhadap Hadi terbilang mulus. Dalam uji kelayakan dan kepatutan ini, Hadi dinilai memenuhi segala prasyarat sebagai Panglima TNI. Hadi juga dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sebelum menjabat Panglima TNI.

Dengan disetujuinya Marsekal Hadi sebagai Panglim TNI baru, maka Komisi I DPR menyetujui dengan hormat pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo.

Komisi I sekaligus memberikan apresiasi ke beliau atas dedikasi, kesungguhan, dan profesionalisme kecakapan dalam memimpin TNI serta kinerja yang dicapai sebagai panglima TNI.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut, 10 fraksi secara aklamasi menyatakan setuju dan tak ada yang memberi catatan.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan secara tertutup itu, tak ada resistensi dari anggota komisi terhadap Hadi. Hadi mampu membawa ruang rapat menjadi cair dan santai. Tidak sedikit yang terkejut melihat cara Hadi menjawab pertanyaan secara lugas dan tangkas.

Meskipun tidak diketahui kapan Hadi bakal dilantik, Presiden Joko Widodo diprediksi bakal melakukannya segera mengingat tahun 2018 ada agenda politik Pilkada Serentak yang juga membutuhkan TNI dari segi keamanan dan pertahanan.

"Saya yakin beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional," ujar Jokowi.

Hadi memang dipilih oleh Jokowi karena dinilai bakal mampu membawa institusi TNI menjadi lebih profesional.

Gatot Nurmantyo sendiri baru akan pensiun pada April 2018. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanyaan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang memandang penunjukan Hadi Tjahjanto terlalu cepat.

Menurutnya, apabila Hadi dilantik sebelum Gatot pensiun, akan ada Jenderal Bintang Empat yang masih aktif tanpa jabatan.

Arief mencurigai bahwa Presiden Jokowi mungkin melihat dan membaca beberapa hasil lembaga survei terkait tokoh-tokoh yang punya potensi maju sebagai Capres 2019, yang dalam hal ini Gatot termasuk nama dengan popularitas tinggi. Oleh karena itu, dia segera dibebastugaskan sebelum gelaran Pilkada.

Apa yang dikatakan Arief tampak masuk akal mengingat Gatot dinilai sejumlah pihak terlalu masuk ke dalam politik. Bagi oposisi, pergantian Gatot yang lebih cepat akan dianggap sebagai langkah Jokowi untuk menjinakkan situasi. Akan tetapi, bagi pendukung, langkah ini tentu bagian dari strategi politik.

Di luar itu, kita harus melihat pengangkatan Hadi sebagai kabar baik bagi stabilitas keamanan nasional, yang bakal memanas menyusul dua tahun politik secara berurutan. Hadi harus dapat menjawab tantangan ini dengan bersikap netral dan professional, sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Hadi Tjahjanto harus menjawab keyakinan publik bahwa dirinya diyakini tidak akan melakukan manuver politik secara terbuka seperti pendahulunya. Jadi, penunjukannya tidak semata-mata soal giliran, setelah sebelumnya dari Angkatan Laut dan Darat.

PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Jokowi belum temukan solusi akurkan SBY-Megawati
KPK buru tangan kanan Bupati Labuhanbatu
Fetching news ...