Terimakasih ke Jokowi, Rizieq sudah luluh?

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Terimakasih ke Jokowi, Rizieq sudah luluh?

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab akhirnya harus mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Presiden Joko Widodo, yang selama ini menjadi  lawan  politiknnya.

Melalui kuasa hukumnya, Rizieq juga mengaku merasa bahagia karena kasus chat mesum yang sempat menjeratnya telah dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian.

"Tentunya Habib (Rizieq) sangat senang, beliau bahagia. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden (Joko Widodo) dan Pak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian)," ujar Kuasa Hukum Rizieq, Kapitera Ampera yang diwartakan sejumlah media.

Dengan dihentikannya kasus tersebut, lanjutnya, Rizieq menilai keadilan di Indonesia masih terpelihara dengan baik. "Bahwa hukum itu masih hidup, masih bersemi keadilan itu masih ada. Kebenaran itu masih diberikan pada pemiliknya," tuturnya.

Kapitera menyebut, Rizieq meminta seluruh rakyat Indonesia bergandengan tangan untuk menjaga persatuan Indonesia. "Rizieq minta kita bergandengan tangan bersama membangun bangsa ini. Jangan terjebak pada hal yang tidak substansial sehingga menghabiskan energi bangsa ini. Makanya kita lihat kedepan," paparnya.

Apakah Rizieq sudah luluh?

Penghentian penyidikan dinilai sejumlah pihak merupakan cara Jokowi untuk meluluhkan gairah Rizieq melakukan perlawanan  politik terhadap dirinya. Oleh karena itu, tak sedikit pegamat yang menyatakan bahwa SP3 terhadap Rizieq merupakan bentuk intervensi  politik terhadap hukum.

Akan tetapi, kritik tersebut dibantah oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Syafruddin dengan menegaskan bahwa penerbitan SP3 merupakan kewenangan penyidik berdasarkan mekanisme hukum. "Tidak ada. Saya konsisten bahwa itu adalah kewenangan penyidik," ujar Syafruddin di Jakarta Minggu (17/6/2018).

Menurut Syafruddin, penyidik memiliki alasan kuat sesuai hukum dan pandangan tertentu dalam menerbitkan SP3. Selain itu, dia memastikan bahwa penyidik polri telah bekerja secara proporsional dan independen.

Kuasa hukum Rizieq, Kapitra Ampera kepada pers juga mengakui bahwa Presiden Jokowi tidak bisa mengintervensi proses hukum.

"Tapi Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan yang membawahi seluruh institusi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau itu diberi amanah untuk melindungi masyarakat. Beliau juga punya kewajiban mengingatkan instansi untuk menegakkan hukum secara benar, tanpa melanggar hukum," ujarnya.

Kapitra memiliki argumentasi hukum yang kuat bahwa Rizieq Shihab tidak melanggar apa pun terkait kasus tersebut.

Kapitra justru menuding Polri yang tidak menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Oleh sebab itu, ia kemudian menyampaikan argumentasi hukumnya kepada Presiden Jokowi secara langsung.

"Tiga kali saya bertemu beliau, selama ini. Saya sampaikan, 'Pak, ini melanggar hukum. Kenapa Bapak biarkan ini terjadi? Ini adalah penyalahgunaan kewenangan'," ujar Kapitra.

Setelah tiga kali pertemuan itu, akhirnya Polri mengeluarkan SP3 atas kasus Rizieq. Kapitra yakin kebijakan Polri itu tidak lepas dari kewenangan seorang Presiden dalam menegakkan konstitusi, tanpa bermaksud mengintervensi.

"Pak Jokowi adalah Presiden kita, suka tidak suka. Bukan Prabowo. Karena beliau Presiden, ya kita berikan atensi, beliau yang meluruskan. Apabila begini, apa pantas kita berterima kasih ke beliau? Ya, pantas dong. Presiden bekerja keras memberikan perlindungan ke masyarakat," lanjut dia.

Pulang kampung

Setelah skandal chat WhatsApp berkonten pornografi yang sempat menjeratnya dihentikan, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berencana kembali kampung halamannya, di Petamburan, Jakarta.

"Iya, kemarin saya ngomong sama Habib. Beliau akan kembali (ke Indonesia)," ujar Kapitra

Namu, Kapitra belum dapat memastikan waktu Rizieq akan kembali. Menurut dia, Rizieq menunggu waktu yang tepat.

"Insya Allah tahun ini kembali. Tapi saya enggak bisa memastikan bulan apa. Biarlah beliau sendiri yang mengumumkan kapan beliau akan pulang," tuturnya.

BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
Fetching news ...